Please ensure Javascript is enabled for purposes of href="https://userway.org">website accessibility Tata Cara Permohonan Informasi – PPID Pengadilan Agama Samarinda
  • (0541) 742018
  • pa.samarinda1a@gmail.com
  • Pengadilan Agama Samarinda

Tata Cara Permohonan Informasi

Download Formulir Permohonan Informasi

PERSYARATAN DAN ROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

(Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi)

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI

  1. Permohonan Informasi wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan permintaan informasi berupa :
    • Pemohon Informasi perorangan paling kurang melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
    • Pemohon Informasi badan hukum paling kurang melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
    • Pemohon Informasi kelompok orang/organisasi kemasyarakatan harus melampirkan surat kuasa khusus dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa dan penerima kuasa.
  2. Dalam hal permohonan Informasi diajukan oleh warganegara/badan hukum asing, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
    • warga negara asing paling kurang melampirkan identitas diri atau izin tinggal sementara, paspor dan dokumen pendukung kepentingan terhadap Informasi yang dimohonkan; atau
    • badan hukum asing paling kurang melampirkan fotokopi akta pendirian badan usaha penanaman modal asing yang telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dokumen pendukung kepentingan terhadap Informasi yang dimohonkan.
  3. Petugas Informasi harus membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permohonan.
  4. Khusus Informasi untuk mendapatkan fotokopi putusan Mahkamah Agung baru dapat diminta setelah putusa tersebut diterima oleh para pihak yang berperkara atau setelah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut dikirimkan oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju apabila tidak tersedia elektronik dalam SIP.
  5. Pengadilan menyediakan sarana dan prasarana permintaan informasi publik dengan memperhatikan aksebilitas bagi penyandang Disabilitas.
  6. Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana permintaan informasi publik dengan dukungan teknologi informasi.

PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI

  1. Permohonan Informasi Publik diajukan secara elektronik melalui e-LID atau secara nonelektronik.
  2. Pemohonmengisi formulir permohonan infprmasi dan pengadilan memberikan salinannya kepada pemohon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
  3. Permohonan Informasi secara nonelektronik dilakukan dengan cara :
    • Pemohon datang langsung ke layanan meja informasi; atau
    • Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dan mengirimkannya melalui surat tercatat kepada PPID.
  4. Formulir permohonan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat :
    • nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permintaan Informasi Publik diregistrasi;
    • nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;
    • nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
    • alamat;
    • nomor telepon/pos-el;
    • surat kuasa khusus dalam hal permintaan informasi public dikuasakan kepada pihak lain;
    • rincian informasi yang diminta;
    • tujuan penggunaan informasi;
    • cara memperoleh informs; dan
    • cara mengirimkan informasi.
  5. Petugas Layanan Informasi mengisi register permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
  6. Dalam hal Pemohon Informasi datang langsung dan termasuk Penyandang Disabilitas, pengisisan formulir permohonan Informasi Publik dapat dibantu oleh petugas Layanan Informasi.
  7. Petugas Layanan Informasi langsung meneruskan dokumen permohonan informasi kepada PPID Pelaksana.
  8. PPID dibantu PPID pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan informasi public paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam register permohonan informasi publik.
  9. Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, PPID menerbitkan surat keterangan tidak lengkap untuk diberitahukan kepada pemohon melalui petugas layanan informasi secara elektronik atau nonelektronik.
  10. Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 9 paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima dan jika dalam tempo waktu tersebut pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan, petugas layanan informasi atas perintah PPID memberikan catatan pada register permohonan informasi publik tanpa harus menindaklanjuti permintaan informasi publik yang diajukan.
  11. Dalam hal informasi yang dimohonkan belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka di dalam DIP, PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kterbukaan Informasi Publik.
  12. Dalam hal permohonan ditolak, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima permohonan, PPID melalui petugas layanan informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi secara elektronik atau nonelektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
  13. Dalam hal permohonan diterima, PPID meminta PPID pelaksana memperkirakan waktu dan biaya yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta, selanjutnya paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak menerima permohonan, PPID melalui petugas layanan informasi secara elektronik atau nonelektronik menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.
  14. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 paling kurang memuat :
    • Informasi public yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak;
    • keterangan badan public yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tidak berada di bawah penguasaannya;
    • menerima atau menolak permnintaan informasi public yang disertai dengan alasan;
    • bentuk informasi public yang tersedia;
    • biaya dan acara pembayaran untuk mendapatkan salinan informasi public yang diminta;
    • waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi public yang diminta;
    • penjelasan atas penghitaman/pengaburan informasi yang diminta bila ada;
    • permintaan informasi public diberikan sebagian atau seluruhnya; dan
    • penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan karena belum dikuasai atau belum didokumentasikan.
  15. Petugas Layanan Informasi memberikan kesempatan kepada pemohon informasi apabila ingn melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memtuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  16. Petugas Layanan Informasi menggandakan informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis.
  17. Informasi diberikan kepada pemohon informasi dalam bentuk Dokumen Elektronik kecuali dokumen yang hanya tersedia dalam bentuk cetak.
  18. Pengiriman Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 17 dilakukan melalui e-LID, pos-el pemohon, atau ,menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan Dokumen Elektronik yang disediakan oleh pemohon.
  19. Penggandaan dokumen cetak dilakukan oleh petugas Layanan Informasi.
  20. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyampaian pemberitahuan perpanjangan waktu kepada pemohon dalam hal :
    • Pengadilan belum menguasai atau mendokumentasikan informasi public yang diminta;
    • Pengadilan belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan;
    • Informasi yang diminta bervolume besar; dan/atau
    • Pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana penggandaan.
  21. Setelah menerima informasi public, pemohon mengisi tanda terima informasi publik.

BIAYA PENGGANDAAN INFORMASI

    1. Informasi publik dalam bentuk Dokumen Elektronik diberikan secara Cuma-Cuma.
    2. Biaya penggandaan informasi publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada pemohon.
    3. Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan informasi public termasuk biaya transportasi dan biaya pengiriman.
    4. Pemohon membayar biaya penggandaan informasi melalui petugas layanan informasi dan petugas layanan informasi memberikan tanda terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.
    5. Seluruh informasi publik yang diberikan oleh pengadilan berdasarkan keputusan ini tidak dikenakan biaya PNBP.

Dasar Hukum : SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/8/2022

error: Content is protected !!
Skip to content